Muh. Aqil Al Waris, S.H.
Oleh: Muh. Aqil Al Waris, S.H.
Tulisan ini merupakan opini penulis. Seluruh isi tulisan menjadi tanggung jawab penulis dan tidak selalu mencerminkan pandangan redaksi Datara Times.
Kabupaten Gowa memiliki posisi istimewa dalam sejarah Indonesia. Sebagai salah satu pusat peradaban besar di Nusantara, Gowa mewariskan nilai kepemimpinan, keberanian, dan kehormatan yang hingga kini masih menjadi identitas masyarakatnya. Warisan tersebut menjadi pengingat bahwa penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya dituntut efektif, tetapi juga harus menjaga integritas dan kepercayaan publik.
Di tengah dinamika politik daerah, wacana penggunaan hak angket oleh DPRD Kabupaten Gowa menjadi perhatian masyarakat. Perdebatan yang berkembang tidak semata-mata berkaitan dengan hubungan politik antara legislatif dan eksekutif, melainkan juga menyangkut bagaimana mekanisme pengawasan dijalankan dalam negara demokrasi yang berlandaskan hukum.
Dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia, hak angket bukanlah instrumen untuk menjatuhkan seseorang, melainkan mekanisme konstitusional yang diberikan kepada DPRD untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah.
Landasan hukumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 149 menegaskan bahwa DPRD memiliki fungsi pembentukan peraturan daerah, penganggaran, dan pengawasan. Selanjutnya, Pasal 159 memberikan hak kepada DPRD untuk menggunakan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut.
Lebih lanjut, ketentuan Pasal 159 ayat (3) menjelaskan bahwa hak angket digunakan untuk menyelidiki pelaksanaan kebijakan kepala daerah yang dinilai penting, strategis, berdampak luas bagi masyarakat, serta diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Karena itu, fokus utama hak angket berada pada penyelenggaraan pemerintahan dan kebijakan publik, bukan pada kehidupan pribadi seorang pejabat. Apabila suatu polemik berawal dari persoalan personal, relevansinya terhadap hak angket baru dapat diuji apabila terdapat dugaan keterkaitan dengan pelaksanaan jabatan, penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan, penggunaan fasilitas negara, atau tindakan lain yang berkaitan langsung dengan fungsi pemerintahan.
Selain aspek hukum, pejabat publik juga memiliki tanggung jawab etik dalam menjalankan amanah negara. Hal tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Regulasi tersebut menempatkan asas kepastian hukum, kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, dan akuntabilitas sebagai fondasi utama penyelenggaraan pemerintahan.
Dalam praktik demokrasi modern, akuntabilitas tidak selalu diukur hanya melalui ada atau tidaknya putusan pengadilan. Di sejumlah negara demokrasi, pejabat publik kerap mengambil tanggung jawab politik ketika muncul kontroversi yang berdampak besar terhadap kepercayaan masyarakat. Di Jepang, pengunduran diri sering dipilih sebagai bentuk penghormatan terhadap etika jabatan. Di Inggris, konvensi ketatanegaraan mendorong pejabat mempertanggungjawabkan kebijakannya ketika legitimasi politik melemah. Sementara di Korea Selatan, beberapa pejabat memilih mundur setelah mendapat tekanan publik yang signifikan.
Praktik tersebut tentu lahir dari budaya politik masing-masing negara dan tidak dapat disamakan sepenuhnya dengan sistem ketatanegaraan Indonesia. Namun, terdapat pelajaran penting bahwa keberhasilan demokrasi tidak hanya ditentukan oleh penegakan hukum, tetapi juga oleh budaya akuntabilitas, transparansi, dan penghormatan terhadap kepercayaan publik.
Dalam konteks Kabupaten Gowa, penggunaan hak angket hendaknya dipahami sebagai mekanisme pengawasan yang dijamin oleh konstitusi. Pelaksanaannya harus dilakukan secara objektif, transparan, profesional, dan berlandaskan bukti, tanpa mendahului kesimpulan ataupun membangun opini yang belum teruji.
Proses pengawasan yang berjalan sesuai koridor hukum justru menjadi bagian penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah. Dengan demikian, hak angket tidak diposisikan sebagai alat kepentingan politik, melainkan sebagai instrumen demokrasi untuk memastikan setiap kebijakan publik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Pada akhirnya, marwah Kabupaten Gowa tidak hanya ditentukan oleh kebesaran sejarah yang diwariskan para pendahulunya, tetapi juga oleh komitmen seluruh institusi pemerintah dalam menjaga integritas, akuntabilitas, dan kepercayaan publik. Demokrasi akan memperoleh makna sejatinya ketika setiap kewenangan dijalankan secara bertanggung jawab, setiap pengawasan dilakukan berdasarkan hukum, dan setiap perbedaan diselesaikan demi kepentingan masyarakat luas.
Tentang Penulis
Muh. Aqil Al Waris, S.H. merupakan praktisi hukum yang memiliki perhatian terhadap isu hukum tata negara, tata kelola pemerintahan, dan penguatan demokrasi di tingkat daerah.
