Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan keterangan usai ditunjuk sebagai Ketua Satgas Mitigasi PHK di Kompleks Parlemen, Jakarta. Foto: Istimewa.
JAKARTA, Datara Times – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi ditunjuk sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Penunjukan tersebut disepakati dalam pertemuan antara pimpinan DPR, pemerintah, dan perwakilan serikat buruh di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (26/6/2026).
Prasetyo mengatakan pembentukan Satgas Mitigasi PHK sebenarnya telah diproses sejak sekitar satu tahun lalu sebagai bagian dari upaya pemerintah mengantisipasi meningkatnya risiko pemutusan hubungan kerja di berbagai sektor industri. Satgas ini akan melibatkan unsur pemerintah, organisasi buruh, serta pemangku kepentingan lainnya.
“Semua bersepakat dan meminta kami menjadi Ketua Satgas Mitigasi PHK,” ujar Prasetyo kepada wartawan usai pertemuan tersebut.
Dipilih karena Dinilai Mampu Menjembatani Berbagai Pihak
Prasetyo menjelaskan, penunjukannya sebagai ketua satgas didasarkan pada pertimbangan bahwa posisi Menteri Sekretaris Negara dinilai mampu menjembatani koordinasi antara pemerintah, dunia usaha, serikat pekerja, dan berbagai lembaga terkait.
Meski demikian, ia mengungkapkan struktur lengkap Satgas Mitigasi PHK masih dalam tahap penyempurnaan. Pemerintah juga berencana mengajak berbagai unsur untuk bergabung, termasuk Desk Ketenagakerjaan yang telah dibentuk di lingkungan Polri.
Fokus Monitoring dan Pencegahan PHK
Menurut Prasetyo, satgas nantinya tidak hanya bertugas menangani kasus PHK yang sudah terjadi, tetapi juga melakukan pemantauan terhadap perusahaan-perusahaan yang berpotensi melakukan pemutusan hubungan kerja.
Melalui koordinasi lintas sektor, pemerintah berharap berbagai persoalan ketenagakerjaan dapat diidentifikasi lebih dini sehingga langkah mitigasi dapat dilakukan sebelum terjadi PHK massal. Satgas juga diharapkan menjadi wadah pertukaran informasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan organisasi pekerja.
Pembentukan Satgas Mitigasi PHK merupakan tindak lanjut dari kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya telah menetapkan pembentukan satgas tersebut melalui Keputusan Presiden sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh.
