Ilustrasi proses registrasi kartu SIM baru menggunakan teknologi face recognition yang mulai diberlakukan pemerintah pada 1 Juli 2026 untuk meningkatkan keamanan identitas digital dan mencegah penyalahgunaan nomor seluler. Foto: Pojok Bogor.
JAKARTA, Datara Times – Pemerintah resmi memberlakukan kebijakan baru registrasi kartu SIM atau nomor telepon seluler yang mewajibkan verifikasi biometrik wajah (face recognition) mulai Rabu (1/7/2026). Dengan aturan tersebut, masyarakat yang ingin mengaktifkan nomor baru tidak lagi cukup menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK), tetapi juga harus melakukan pencocokan wajah dengan data kependudukan nasional.
Kebijakan ini diterapkan sebagai upaya memperkuat keamanan identitas digital sekaligus menekan penyalahgunaan nomor seluler dalam berbagai tindak kejahatan siber.
Registrasi SIM Kini Gunakan Face Recognition
Ketentuan baru tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital (Permen Komdigi) Nomor 7 Tahun 2026 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi melalui Jaringan Bergerak Seluler.
Regulasi ini menggantikan sistem registrasi sebelumnya yang hanya mengandalkan verifikasi menggunakan NIK dan Nomor Kartu Keluarga.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menjelaskan, penggunaan biometrik wajah bertujuan memastikan identitas pelanggan lebih akurat sehingga dapat mengurangi praktik penyalahgunaan identitas dalam registrasi nomor telepon.
Selain meningkatkan keamanan, sistem baru tersebut juga diharapkan membuat pendataan pelanggan menjadi lebih transparan, akuntabel, dan mempermudah operator seluler dalam memberikan layanan kepada masyarakat.
Cara Registrasi Nomor Baru
Pelanggan dapat melakukan registrasi kartu SIM baru melalui dua jalur, yakni di gerai resmi operator seluler maupun secara mandiri melalui aplikasi atau situs resmi operator.
Sementara itu, pelanggan pascabayar tetap diwajibkan melakukan registrasi langsung di gerai resmi.
Bagi pengguna yang memilih registrasi secara mandiri, berikut tahapan yang harus dilakukan:
- Memasang kartu SIM baru ke perangkat.
- Membuka aplikasi atau situs resmi operator seluler.
- Memasukkan nomor kartu SIM yang akan didaftarkan.
- Melakukan verifikasi melalui kode OTP.
- Menginput Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- Melakukan pemindaian wajah menggunakan kamera ponsel.
- Sistem akan mencocokkan data biometrik dengan basis data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
- Setelah data dinyatakan valid, nomor telepon akan aktif.
Tujuan Penerapan Verifikasi Biometrik
Pemerintah menyebut penggunaan teknologi biometrik menjadi bagian dari strategi memperkuat keamanan ruang digital Indonesia.
Beberapa tujuan utama kebijakan tersebut meliputi:
- Mengurangi penyalahgunaan identitas saat registrasi kartu SIM.
- Menekan kejahatan digital seperti penipuan online, phishing, spam, dan penyalahgunaan nomor telepon.
- Memastikan setiap nomor seluler terhubung dengan identitas pemilik yang sah.
- Meningkatkan akurasi data pelanggan operator telekomunikasi.
- Mempermudah proses pelayanan pelanggan oleh operator seluler.
Ketentuan Lain yang Tetap Berlaku
Selain kewajiban verifikasi wajah, pemerintah juga mempertahankan sejumlah aturan registrasi pelanggan yang telah berlaku sebelumnya.
Beberapa ketentuan tersebut antara lain:
- Kartu perdana wajib dijual dalam kondisi belum aktif.
- Setiap pelanggan hanya diperbolehkan memiliki maksimal tiga nomor pada setiap operator seluler.
- Operator telekomunikasi wajib menjaga keamanan serta kerahasiaan data pelanggan sesuai ketentuan perlindungan data pribadi.
Apakah Nomor Lama Harus Registrasi Ulang?
Pemerintah menegaskan bahwa aturan baru ini hanya berlaku bagi registrasi kartu SIM atau nomor telepon baru.
Pengguna yang telah memiliki nomor aktif tidak diwajibkan melakukan registrasi ulang maupun verifikasi wajah, kecuali apabila pemerintah mengeluarkan kebijakan lanjutan di masa mendatang.
Perkuat Keamanan Digital Nasional
Penerapan verifikasi biometrik menjadi salah satu langkah pemerintah dalam meningkatkan keamanan ekosistem digital nasional. Dengan identitas pelanggan yang lebih akurat, diharapkan berbagai bentuk penyalahgunaan nomor telepon untuk aktivitas kriminal dapat ditekan, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan telekomunikasi di Indonesia.
