Tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terkait ijazah Presiden Joko Widodo, Roy Suryo dan Dokter Tifa. (Foto: Istimewa)
JAKARTA, Datara Times – Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur menetapkan susunan majelis hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terkait ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), dengan terdakwa Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa.
Juru Bicara PN Jakarta Timur, Immanuel Tarigan, mengatakan kedua perkara tersebut telah terdaftar dengan nomor perkara yang berbeda. Namun, susunan majelis hakim yang menangani keduanya tetap sama.
“Majelis hakim yang ditunjuk terdiri dari Christina Endarwati sebagai Hakim Ketua, serta Rudi Rafli Siregar dan Mathilda Chrystina Katarina sebagai Hakim Anggota,” ujar Immanuel, Rabu (24/6/2026).
Menurutnya, perbedaan hanya terdapat pada panitera pengganti yang mendampingi masing-masing perkara.
Untuk perkara Roy Suryo, panitera pengganti yang ditunjuk adalah Joyo Supriyanto dan Zuliana Maro. Sementara untuk perkara Dokter Tifa, panitera penggantinya adalah Erni dan Hendra Gunawan.
Immanuel menegaskan bahwa seluruh proses persidangan akan digelar secara terbuka untuk umum sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Sidang terbuka untuk umum,” katanya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa sidang perdana perkara Dokter Tifa telah dijadwalkan pada Kamis, 2 Juli 2026. Adapun jadwal sidang Roy Suryo masih menunggu perkembangan proses praperadilan yang saat ini diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
“Untuk sidang pertama perkara Roy Suryo belum ditetapkan oleh majelis hakim karena masih menunggu permohonan praperadilan yang bersangkutan di PN Jakarta Selatan. Sedangkan perkara Tifauzia Tyassuma akan mulai disidangkan pada Kamis, 2 Juli 2026,” ujarnya.
Perkara ini menjadi perhatian publik karena berkaitan dengan dugaan penyebaran informasi dan pernyataan yang dinilai mencemarkan nama baik terkait keaslian ijazah Presiden Joko Widodo. Proses persidangan mendatang diharapkan dapat memberikan kepastian hukum atas kasus tersebut.
