Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono (Foto: Istimewa)
JAKARTA, DATARA TIMES – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menyebut belum ada negara yang menyampaikan nota protes resmi kepada Indonesia terkait dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera dan Kalimantan.
“Sejauh informasi yang saya terima, belum ada konfirmasi mengenai adanya nota protes resmi dari Malaysia maupun Singapura kepada Indonesia,” ujar Dave, dikutip dari ANTARA, Sabtu (22/8/2026).
Meski belum terdapat nota protes resmi, Dave mengingatkan pemerintah agar tetap serius menangani karhutla sekaligus menjaga komunikasi dengan negara-negara ASEAN yang berpotensi terdampak kabut asap.
Minta Penanganan Karhutla Diperkuat
Dave meminta pemerintah memperkuat pencegahan dan penanganan karhutla secara cepat dan terpadu, mulai dari deteksi dini hingga penegakan hukum.
“Deteksi dini, pemadaman, operasi udara, pengawasan terhadap pembukaan lahan, serta penegakan hukum harus berjalan secara terpadu. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah juga perlu dipastikan efektif, terutama di wilayah yang memiliki potensi karhutla cukup tinggi,” katanya.
Menurut Dave, komunikasi terbuka dan konstruktif dengan Malaysia dan Singapura juga penting dilakukan. Indonesia dapat menyampaikan perkembangan penanganan karhutla sekaligus membuka peluang pertukaran informasi dan kerja sama teknis jika diperlukan.
“Dengan komunikasi yang baik, kita dapat memastikan persoalan ini ditangani secara proporsional dan tidak berkembang menjadi persoalan diplomatik,” ujarnya.
Ia optimistis penanganan yang cepat dan terkoordinasi dapat menekan dampak kebakaran sehingga tidak berkembang menjadi persoalan lintas batas.
Puan Ingatkan Dampak Kabut Asap
Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti dampak kabut asap akibat karhutla di Kalimantan yang disebut telah menyebabkan ratusan sekolah di Malaysia diliburkan. Singapura juga meminta masyarakatnya mewaspadai dampak karhutla di Indonesia.
Puan meminta pemerintah tidak menunggu munculnya keberatan resmi dari negara tetangga sebelum meningkatkan penanganan.
“Beberapa kali kita pernah mendapat nota protes dari negara tetangga akibat dampak Karhutla. Jangan menunggu sampai negara sahabat kembali melayangkan keberatannya karena Karhutla tidak cepat diselesaikan,” kata Puan.
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri RI sebelumnya menyatakan pemerintah terus berkoordinasi dengan negara-negara tetangga dan memanfaatkan mekanisme ASEAN dalam menanggulangi dampak karhutla di kawasan Asia Tenggara.
Sumber: VIVA/ANTARA
