Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Apri Artoto memberikan keterangan terkait dokumen administrasi perjalanan dinas Menteri PU ke Amerika Serikat. Kementerian menegaskan biaya keberangkatan anggota keluarga Menteri, apabila ikut dalam perjalanan tersebut, akan ditanggung menggunakan dana pribadi dan tidak berasal dari APBN. (Foto: Detikcom)
JAKARTA, Datara Times — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menegaskan bahwa keberangkatan istri dan anak Menteri PU Dody Hanggodo ke Amerika Serikat, apabila terlaksana, tidak akan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian PU Apri Artoto menyusul beredarnya surat perjalanan dinas Menteri PU ke New York yang mencantumkan nama anggota keluarganya dalam dokumen pengurusan visa.
Menurut Apri, surat yang beredar merupakan dokumen administrasi yang ditandatanganinya untuk melengkapi proses pengajuan visa bagi rombongan yang direncanakan menghadiri High-Level Meeting on the Midterm Review of the New Urban Agenda di New York pada 13–19 Juli 2026.
Ia menjelaskan, pencantuman nama anggota keluarga dilakukan berdasarkan kebutuhan administrasi dalam proses pengurusan visa sesuai arahan Kementerian Luar Negeri.
Meski demikian, Apri menegaskan seluruh biaya perjalanan keluarga Menteri tidak dibebankan kepada negara.
“Apabila nantinya anggota keluarga ikut berangkat, seluruh pembiayaan akan menggunakan dana pribadi, bukan APBN,” tegasnya.
Keberangkatan Menteri Masih Bersifat Tentatif
Kementerian PU juga menyebut keberangkatan Menteri Dody Hanggodo masih belum dipastikan karena harus mempertimbangkan sejumlah agenda prioritas di dalam negeri.
Beberapa di antaranya meliputi percepatan pemulihan pascabencana, penyelesaian program Sekolah Rakyat, serta kesiapsiagaan menghadapi potensi dampak El Nino.
Menurut Apri, keputusan akhir akan disesuaikan dengan kebutuhan penanganan berbagai program prioritas pemerintah.
Selidiki Kebocoran Dokumen
Terkait beredarnya surat perjalanan dinas di media sosial, Kementerian PU mengaku tengah menelusuri sumber kebocoran dokumen tersebut.
Pihaknya menyatakan dokumen administrasi tersebut seharusnya tidak menjadi konsumsi publik dan masih dilakukan investigasi untuk mengetahui apakah kebocoran berasal dari internal maupun pihak eksternal.
Kementerian memastikan akan melakukan evaluasi terhadap pengelolaan dokumen administrasi agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.
