Otoritas Jasa Keuangan menyerahkan tersangka dan barang bukti perkara dugaan tindak pidana perbankan PT BPR Sumber Artha Waru Agung kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Sidoarjo. (Foto: Dok. OJK)
JAKARTA, Datara Times — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menuntaskan penyidikan dugaan tindak pidana perbankan di PT BPR Sumber Artha Waru Agung (SAWA), Sidoarjo, Jawa Timur.
Tersangka berinisial KI yang menjabat sebagai Direktur Utama PT BPR SAWA beserta barang bukti telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Sidoarjo dalam proses Tahap II pada Kamis (9/7/2026).
Berkas perkara sebelumnya dinyatakan lengkap atau P.21 pada 29 Juni 2026. Penyidikan merupakan kelanjutan dari proses pengawasan rutin, pemeriksaan khusus, penyelidikan, hingga penyidikan yang dilakukan OJK.
Dugaan Pencatatan Palsu dalam Dokumen Bank
Berdasarkan hasil penyidikan OJK, dugaan tindak pidana terjadi dalam periode November 2017 hingga Agustus 2019.
KI diduga dengan sengaja menyebabkan pencatatan palsu dalam pembukuan, laporan maupun dokumen bank. Tersangka juga diduga tidak mengambil langkah yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan bank terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
Perbuatan tersebut berkaitan dengan proses pemberian dan pengelolaan fasilitas kredit.
OJK menemukan dugaan penginisiasian maupun persetujuan pemberian kredit, perpanjangan kredit berulang, serta penambahan plafon terhadap 13 fasilitas kredit atas nama 11 debitur.
Total plafon fasilitas kredit tersebut mencapai Rp5,835 miliar dan diduga diproses tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Izin BPR SAWA Telah Dicabut
OJK sebelumnya mencabut izin usaha PT BPR Sumber Artha Waru Agung pada 24 Juli 2024.
Menurut OJK, pencabutan izin merupakan bagian dari langkah pengawasan untuk menjaga stabilitas dan integritas industri perbankan sekaligus melindungi kepentingan nasabah.
Namun, tindakan administratif tersebut tidak menghapus pertanggungjawaban pidana terhadap pihak yang diduga melakukan tindak pidana perbankan.
Karena itu, proses penyidikan tetap dilanjutkan hingga perkara memasuki tahap penuntutan.
Tersangka Terancam 15 Tahun Penjara
Dalam perkara tersebut, tersangka dipersangkakan melanggar ketentuan pidana perbankan dan aturan terkait yang berlaku.
OJK menyatakan tersangka terancam pidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau denda paling banyak kategori VII sebesar Rp5 miliar.
OJK menegaskan akan terus memperkuat koordinasi dengan Kepolisian dan Kejaksaan dalam menangani tindak pidana di sektor jasa keuangan.
Sinergi antarlembaga dinilai penting untuk memperkuat tata kelola, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri jasa keuangan.
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kontan, Pasardana, IDX Channel
