Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin memimpin rapat koordinasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di dalam pesawat Hercules. (Foto: ANTARA)
JAKARTA, DATARA TIMES – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin meminta penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dilakukan secara terpadu dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, serta seluruh unsur terkait.
Pesan tersebut disampaikan Sjafrie saat meninjau lokasi karhutla di Riau pada Sabtu (22/8/2026). Ia menekankan koordinasi menjadi hal penting agar penanganan kebakaran tidak berjalan sendiri-sendiri, terutama di wilayah yang menjadi titik rawan.
“Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri serta seluruh unsur terkait harus terus diperkuat untuk mengendalikan titik-titik kebakaran, mencegah meluasnya dampak dan melindungi keselamatan masyarakat,” kata Sjafrie dalam keterangannya, dikutip Minggu (23/8/2026).
Pembagian Tugas Harus Jelas
Sjafrie meminta setiap instansi memiliki pembagian tugas dan peta penanganan yang jelas. Dengan demikian, pengerahan personel maupun peralatan dapat dilakukan secara sistematis tanpa terjadi tumpang tindih di lapangan.
“Seluruh sumber daya yang tersedia harus dioptimalkan untuk menjaga keselamatan rakyat, kelestarian lingkungan serta keamanan wilayah,” ujarnya.
Pemerintah menetapkan enam provinsi sebagai wilayah prioritas penanganan karhutla, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago sebelumnya mengatakan wilayah tersebut menjadi perhatian karena memiliki kawasan gambut yang rentan terbakar saat musim kemarau.
“Dari daerah yang kita waspadai sebagai daerah yang paling kritis ada enam provinsi yakni Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Riau,” kata Djamari.
Pemerintah Kerahkan Puluhan Helikopter
Selain enam provinsi tersebut, karhutla juga terjadi di sejumlah kawasan lain, termasuk Gunung Bromo di Jawa Timur, Gunung Gede Pangrango di Jawa Barat, serta Gunung Rinjani di Nusa Tenggara Barat.
Untuk mempercepat penanganan, pemerintah mengerahkan kekuatan udara. Sekitar 43 helikopter disiapkan untuk mendukung operasi pemadaman di sejumlah wilayah terdampak.
“Kita mengerahkan sekitar 43 helikopter sampai dengan hari ini, ditambah dengan fixed-wing juga bisa antara 10 sampai dengan 15 sesuai dengan kebutuhan,” ujar Djamari.
Penanganan juga dilakukan melalui jalur darat. Pemerintah menggunakan tangki fleksibel sebagai tempat penampungan air sementara untuk mendukung kebutuhan petugas pemadam di lapangan.
Penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan berbagai unsur terkait diharapkan dapat mempercepat pengendalian kebakaran sekaligus mencegah api meluas ke wilayah lainnya.
Sumber: VIVA/ANTARA
