Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menghadiri rapat bersama Komisi XI DPR RI. PMK Nomor 41 Tahun 2026 mengubah mekanisme perencanaan dan pelaksanaan anggaran kementerian/lembaga dengan memberikan fleksibilitas lebih besar, namun juga memunculkan sorotan terkait pengawasan penyelesaian tunggakan. (Foto: Bisnis/Dany Saputra)
JAKARTA, Datara Times — Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 41 Tahun 2026 membawa perubahan dalam tata cara perencanaan dan pelaksanaan anggaran kementerian/lembaga (K/L). Regulasi baru ini dinilai dapat mempercepat pelaksanaan program pemerintah, namun juga memunculkan kekhawatiran terkait pengawasan penyelesaian tunggakan anggaran.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai aturan tersebut memberi fleksibilitas lebih besar bagi pemerintah dalam mengeksekusi program, khususnya ketika menghadapi kondisi yang membutuhkan respons cepat.
Menurut Yusuf, kehadiran skema Rincian Output (RO) Khusus memungkinkan kementerian dan lembaga mengalokasikan anggaran untuk menjalankan arahan strategis Presiden tanpa melalui proses revisi anggaran yang panjang.
“Secara teori, mekanisme ini membuat pemerintah lebih lincah dalam merespons dinamika seperti bencana alam, gejolak harga pangan, maupun program prioritas yang mendesak,” ujarnya.
Pengawasan Tunggakan Jadi Sorotan
Di sisi lain, Yusuf mengingatkan bahwa fleksibilitas fiskal harus diimbangi dengan tata kelola yang kuat.
Menurutnya, perubahan pada ketentuan penyelesaian tunggakan dalam Pasal 16 dan Pasal 150 PMK Nomor 41 Tahun 2026 berpotensi meningkatkan risiko penyimpangan.
Sebelumnya, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) hanya dapat menyelesaikan tunggakan hingga Rp200 juta. Dalam aturan baru, batas tersebut meningkat menjadi Rp3 miliar.
Selain itu, kewajiban audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) kini hanya berlaku untuk tunggakan di atas Rp30 miliar, naik signifikan dari batas sebelumnya sebesar Rp2 miliar.
Menurut Yusuf, perubahan tersebut membuat lebih banyak transaksi dapat diselesaikan melalui mekanisme pengawasan internal.
Fleksibilitas Harus Dijaga
Yusuf menilai efektivitas aturan baru sangat bergantung pada implementasi di lapangan.
Ia menegaskan mekanisme khusus tersebut seharusnya hanya digunakan untuk kondisi strategis dan mendesak, bukan menjadi jalur rutin dalam pengelolaan anggaran.
Meski demikian, PMK Nomor 41 Tahun 2026 tetap mensyaratkan sejumlah mekanisme administratif, seperti keputusan menteri, persetujuan Presiden, serta rekomendasi DPR untuk pergeseran anggaran tertentu.
Pemerintah berharap regulasi tersebut mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sekaligus mempercepat realisasi program prioritas nasional.
Sumber: Bisnis.com
