Kawasan smelter PT Freeport Indonesia (PTFI) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) JIIPE, Gresik, Jawa Timur. Pemerintah didorong mengevaluasi kebijakan insentif pajak seiring rencana perluasan KEK Kendal, Gresik, dan Galang Batang agar manfaat investasi tetap optimal tanpa mengurangi efektivitas penerimaan negara. (Foto: Dok. Tim PTFI)
JAKARTA, Datara Times — Rencana pemerintah memperluas tiga Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), yakni KEK Kendal, KEK Gresik, dan KEK Galang Batang, dinilai perlu diikuti dengan evaluasi terhadap kebijakan insentif fiskal yang selama ini diberikan kepada investor.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai ekspansi kawasan merupakan langkah yang tepat karena ketiga KEK tersebut telah menunjukkan tingkat utilisasi tinggi dan mendapat minat besar dari investor.
Menurutnya, memperluas kawasan yang sudah terbukti diminati lebih efektif dibanding membangun kawasan baru yang belum memiliki kepastian investasi.
“Pemerintah perlu mengevaluasi apakah insentif sebesar sekarang masih benar-benar dibutuhkan, atau justru sudah menjadi subsidi bagi investasi yang sebenarnya tetap akan masuk tanpa adanya insentif tersebut,” ujar Yusuf.
Insentif Perlu Dikaji Ulang
Yusuf menjelaskan, meskipun biaya pengembangan kawasan ditanggung oleh Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) bersama investor sehingga tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemerintah tetap menanggung biaya fiskal melalui pemberian berbagai insentif pajak.
Fasilitas seperti tax holiday atau pembebasan pajak dinilai perlu dievaluasi agar tetap tepat sasaran dan tidak mengurangi potensi penerimaan negara secara berlebihan.
Dampak Ekonomi Berbeda
CORE Indonesia juga menilai manfaat ekonomi dari ekspansi ketiga KEK tidak akan sama.
KEK Kendal yang didominasi industri manufaktur padat karya diperkirakan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
Sebaliknya, KEK Galang Batang yang berfokus pada industri pengolahan mineral dan smelter diproyeksikan menghasilkan nilai investasi tinggi, namun dengan penyerapan tenaga kerja yang relatif lebih rendah karena sifat industrinya yang padat modal.
Karena itu, besarnya investasi tidak selalu berbanding lurus dengan manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat sekitar.
Pemerataan Jadi Perhatian
Selain aspek fiskal, Yusuf juga mengingatkan agar pemerintah tetap memperhatikan tujuan awal pembentukan KEK sebagai instrumen pemerataan pembangunan nasional.
Ia menilai konsentrasi pengembangan kawasan di Pulau Jawa berpotensi memperkuat ketimpangan pembangunan antardaerah.
Pemerintah didorong untuk terus meningkatkan dukungan terhadap KEK di luar Jawa melalui pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi, dan kebijakan pendukung lainnya.
Sebelumnya, pemerintah mengungkapkan tiga dari 25 KEK di Indonesia mengajukan perluasan kawasan karena kapasitas yang ada telah mendekati penuh dan tingginya permintaan investasi baru.
Sumber: Bisnis.com
