Menteri PKP Maruarar Sirait mengumumkan pemerintah resmi memperpanjang tenor KPR rumah subsidi hingga 40 tahun guna meringankan cicilan masyarakat. (Foto: Istimewa)
JAKARTA, Datara Times – Pemerintah resmi menyetujui perpanjangan tenor Kredit Pemilikan Rumah (KPR) untuk rumah subsidi hingga 40 tahun. Kebijakan ini diharapkan dapat memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap kepemilikan rumah dengan cicilan yang lebih ringan.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengatakan keputusan tersebut telah disetujui dalam rapat komite dan akan segera diimplementasikan.
“Komite menyetujui untuk tenor 40 tahun bisa dijalankan,” ujar Maruarar Sirait di Jakarta, Rabu (24/6/2026).
Pria yang akrab disapa Ara itu menjelaskan, kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang mendorong hadirnya skema pembiayaan perumahan yang lebih terjangkau bagi masyarakat.
Menurutnya, pemerintah bersama sektor perbankan terus mencari formulasi pembiayaan yang dapat memberikan manfaat nyata bagi rakyat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan hunian.
Selain memperpanjang tenor KPR subsidi menjadi 40 tahun, pemerintah juga memutuskan untuk mempertahankan bunga KPR rumah subsidi tapak sebesar 5 persen meskipun Bank Indonesia (BI) baru saja menaikkan suku bunga acuannya.
“Kita putuskan bunga untuk rumah subsidi tapak tetap 5 persen,” kata Ara.
Tak hanya itu, pemerintah juga menetapkan bunga sebesar 6 persen untuk program rumah susun (rusun) subsidi guna mendukung penyediaan hunian vertikal yang lebih terjangkau di kawasan perkotaan.
Dengan demikian, terdapat tiga kebijakan utama yang disepakati pemerintah dalam sektor pembiayaan perumahan subsidi, yakni mempertahankan bunga KPR rumah subsidi tapak sebesar 5 persen, memperpanjang tenor pembiayaan hingga 40 tahun, serta menetapkan bunga 6 persen untuk rusun subsidi.
Pemerintah berharap kebijakan tersebut dapat meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus mempercepat pencapaian target penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh Indonesia.
