Ilustrasi keluarga masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di depan rumah subsidi yang diperoleh melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Pemerintah terus memperluas akses kepemilikan rumah melalui berbagai insentif untuk mendukung Program 3 Juta Rumah. (Ilustrasi: PropertiTerkini.com)
BLITAR, Datara Times – Pemerintah terus memperluas akses kepemilikan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Berbagai kemudahan dan insentif disiapkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus mendukung target Program 3 Juta Rumah.
Komitmen tersebut disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, saat meninjau Perumahan Griya Kanigoro Residence II di Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Kamis (2/7/2026).
Kunjungan tersebut bertujuan memastikan kualitas pembangunan rumah subsidi sekaligus melihat implementasi program FLPP di lapangan.
Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono, Wakil Wali Kota Blitar Elim Tyu Samba, Bupati Blitar Rijanto, serta Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho.
Pemerintah Berikan Berbagai Insentif
Perumahan Griya Kanigoro Residence II dibangun sejak 2023 dan telah merampungkan 135 unit rumah subsidi tipe 36 di atas lahan seluas 60 meter persegi.
Selain meningkatkan kualitas hunian, pemerintah juga memberikan sejumlah insentif untuk meringankan biaya kepemilikan rumah, seperti pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi MBR.
“Rumahnya bagus. Terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Blitar yang telah menggratiskan BPHTB dan PBG bagi MBR. Masih banyak masyarakat yang membutuhkan rumah subsidi, sehingga program ini perlu terus didorong,” ujar Maruarar.
Proses Pengajuan Dinilai Mudah
Salah seorang penghuni, Zainal, mengaku proses pengajuan rumah subsidi melalui skema FLPP berjalan lancar.
Ia menyebut uang muka yang ringan serta cicilan sekitar Rp1,5 juta per bulan dengan tenor 10 tahun membuat rumah subsidi lebih mudah dijangkau.
Selain itu, menurutnya kualitas bangunan, pasokan air, kebersihan lingkungan, hingga sistem pengelolaan sampah di kawasan perumahan berjalan dengan baik.
Aturan Baru Permudah Pembelian
Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menjelaskan sinergi pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting dalam meningkatkan penyaluran rumah subsidi.
Ia juga menyampaikan bahwa aturan terbaru memberikan kemudahan lebih besar bagi masyarakat. Salah satunya, pembeli rumah subsidi tidak lagi diwajibkan memiliki KTP sesuai domisili lokasi rumah yang dibeli.
Dengan kebijakan tersebut, masyarakat dapat membeli rumah subsidi di daerah lain selama memenuhi persyaratan sebagai Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
BP Tapera bersama pemerintah daerah akan terus meningkatkan sosialisasi agar semakin banyak masyarakat memanfaatkan berbagai kemudahan dalam program FLPP.
Pemerintah berharap kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BP Tapera, serta pengembang mampu memperluas akses kepemilikan rumah layak sekaligus membantu mengurangi backlog perumahan nasional.
Sumber: PropertiTerkini.com
