Wakil Rektor III Universitas Bung Karno (UBK), Daniel Panda, mengungkap adanya uang Rp20 juta yang diterima Ketua BEM FH UBK terkait pengalihan lokasi aksi mahasiswa. Foto/Istimewa.
JAKARTA – Datara Times | Universitas Bung Karno (UBK) mengungkap adanya dugaan penerimaan dana sebesar Rp20 juta oleh Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum (BEM FH) UBK, Muhammad Abdimaludin, menjelang aksi demonstrasi mahasiswa yang digelar pada pertengahan Juni 2026.
Dalam konferensi pers yang berlangsung di Jakarta, Selasa (23/6), Wakil Rektor III UBK, Daniel Panda, menjelaskan bahwa dana tersebut diberikan dengan tujuan agar massa mahasiswa tidak melakukan aksi demonstrasi di kawasan Istana Negara dan mengalihkan lokasi aksi ke Gedung DPR RI.
Menurut Daniel, informasi tersebut diperoleh berdasarkan pengakuan langsung dari yang bersangkutan. Dana disebut diterima pada Senin dini hari (15/6/2026), beberapa jam sebelum aksi mahasiswa berlangsung.
“Dari pengakuan yang bersangkutan, uang tersebut diserahkan menjelang aksi mahasiswa dengan catatan agar mereka tidak melakukan demonstrasi ke Istana,” ujar Daniel.
Meski demikian, Daniel menyebut mahasiswa tetap melaksanakan aksi di kawasan sekitar Istana Negara, tepatnya di area Patung Kuda, Monumen Nasional (Monas). Dalam aksi tersebut, sejumlah mahasiswa UBK diketahui sempat bertemu dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Mahasiswa tetap pergi ke kawasan Istana meskipun menerima uang tersebut. Itu merupakan pengakuan langsung dari Ketua BEM,” lanjutnya.
Pihak universitas juga menyampaikan bahwa dana tersebut diduga berasal dari seorang alumni atau senior kampus dan diserahkan melalui pihak lain. Namun, UBK belum memberikan rincian lebih lanjut mengenai identitas pemberi dana maupun pihak yang terlibat dalam proses penyerahan.
Sementara itu, Wakil Rektor IV UBK, Franky Roring, menegaskan bahwa langkah yang diambil kampus saat ini berada dalam ranah etik dan pembinaan kemahasiswaan.
“Ranah Universitas Bung Karno adalah ranah etik. Untuk hal-hal lain tentu akan lebih banyak berbicara mengenai proses hukum,” kata Franky.
Sebagai tindak lanjut, pihak kampus telah menonaktifkan Muhammad Abdimaludin dari jabatannya sebagai Ketua BEM FH UBK sambil menunggu proses klarifikasi dan penanganan lebih lanjut.
Kasus ini menjadi sorotan publik karena menyangkut independensi gerakan mahasiswa serta dugaan adanya upaya memengaruhi arah aksi demonstrasi melalui pemberian dana. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak yang diduga memberikan dana maupun aparat terkait mengenai tuduhan tersebut.
Datara Times akan terus memantau perkembangan kasus ini dan menyajikan informasi terbaru secara berimbang sesuai prinsip jurnalisme yang akurat dan terverifikasi.
