Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan paparan mengenai strategi pemerintah memperkuat ketahanan energi nasional melalui peningkatan produksi dalam negeri dan implementasi program bioenergi. (Foto: Dok. Kementerian ESDM)
JAKARTA, Datara Times – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah terus mendorong penguatan produksi energi dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor. Menurutnya, langkah tersebut penting guna memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus menutup peluang terjadinya praktik rente dalam proses pengadaan.
Pernyataan itu disampaikan Bahlil saat menghadiri Energy Forum di Jakarta, Kamis (25/6/2026). Ia menilai kebijakan impor sebaiknya menjadi pilihan terakhir apabila kebutuhan energi masih dapat dipenuhi melalui optimalisasi produksi nasional.
“Setiap ada impor selalu ada potensi rente. Karena itu saya termasuk menteri yang tidak suka impor. Produksi dalam negeri harus terus kita tingkatkan,” kata Bahlil.
Menurut Bahlil, kebutuhan energi nasional terus meningkat dari tahun ke tahun, sementara kapasitas produksi domestik belum mampu mengimbangi pertumbuhan konsumsi, khususnya untuk bahan bakar minyak (BBM).
Data Kementerian ESDM menunjukkan kebutuhan bensin nasional diperkirakan meningkat dari 32,9 juta kiloliter pada 2021 menjadi sekitar 42,1 juta kiloliter pada 2030. Di sisi lain, produksi bensin dalam negeri masih berada di kisaran 14 juta kiloliter per tahun sehingga kekurangannya harus dipenuhi melalui impor.
Kondisi tersebut, lanjut Bahlil, menjadi tantangan bagi pemerintah untuk mempercepat peningkatan kapasitas kilang, mendorong hilirisasi sektor energi, serta mengembangkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan.
Salah satu langkah yang ditempuh pemerintah adalah memperluas penggunaan bioenergi melalui implementasi bahan bakar campuran etanol atau E10. Menurutnya, apabila kadar etanol dapat ditingkatkan hingga 20 persen, impor bensin diperkirakan dapat berkurang sekitar 4 juta kiloliter setiap tahun.
Selain itu, pemerintah juga akan mulai menerapkan program biodiesel B50 pada Juli 2026. Program tersebut dinilai menjadi tonggak penting dalam upaya mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor solar.
Bahlil mengatakan penerapan B50 memungkinkan kebutuhan solar nasional dipenuhi dari produksi dalam negeri yang dipadukan dengan biodiesel berbasis minyak sawit atau Fatty Acid Methyl Ester (FAME).
“Mulai tahun ini kita menargetkan tidak lagi melakukan impor solar. Kebutuhan dapat dipenuhi dari produksi domestik dan biodiesel,” ujarnya.
Kementerian ESDM mencatat konsumsi solar nasional terus meningkat seiring pertumbuhan aktivitas ekonomi. Namun, peningkatan produksi biodiesel dinilai mampu menekan volume impor secara bertahap hingga mencapai nol pada 2026.
Pemerintah berharap penguatan produksi energi domestik, pengembangan bioenergi, serta pembangunan infrastruktur kilang dapat mempercepat terwujudnya swasembada energi nasional. Selain mengurangi ketergantungan terhadap pasokan luar negeri, kebijakan tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah sumber daya alam serta memperkuat ketahanan energi Indonesia dalam jangka panjang.
