Kendaraan yang menunggak pajak di Nusa Tenggara Timur dipasangi stiker merah sebagai penanda larangan membeli BBM subsidi, sementara kendaraan yang telah membayar pajak menggunakan stiker biru. (Foto: ANTARA)
JAKARTA, Datara Times – Kebijakan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang melarang pemilik kendaraan menunggak pajak membeli BBM subsidi menuai kritik dari kalangan akademisi. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi menimbulkan persoalan keadilan sosial dan belum tentu efektif meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Kebijakan itu diatur dalam Peraturan Gubernur NTT Nomor 13 Tahun 2025 yang telah ditandatangani Gubernur NTT Melki Laka Lena. Mulai 1 Juli 2026, kendaraan yang belum melunasi pajak akan dipasangi stiker merah sebagai penanda tidak dapat membeli BBM subsidi jenis Pertalite, sedangkan kendaraan yang telah memenuhi kewajiban pajak akan diberi stiker biru.
Pemasangan stiker tersebut dimaksudkan untuk memudahkan petugas SPBU mengidentifikasi kendaraan yang berhak memperoleh BBM subsidi.
Dinilai Tidak Tepat Sasaran
Akademisi Universitas Nusa Cendana (Undana), Dr. Rolland E. Fanggidae, meminta pemerintah mengevaluasi kembali kebijakan tersebut. Menurutnya, tujuan meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak daerah memang patut diapresiasi, namun instrumen yang digunakan perlu mempertimbangkan dampak sosial yang lebih luas.
Ia menjelaskan bahwa pajak kendaraan bermotor merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), sementara subsidi BBM berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditujukan untuk membantu masyarakat sesuai kebutuhan, bukan berdasarkan kepatuhan membayar pajak daerah.
Menurut Rolland, penggunaan pembatasan akses BBM subsidi sebagai instrumen penagihan pajak berpotensi menimbulkan persoalan dari sisi efektivitas maupun rasa keadilan.
Berpotensi Membebani Masyarakat Kecil
Rolland menilai kebijakan tersebut dapat berdampak langsung kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang belum mampu melunasi pajak kendaraan karena alasan ekonomi.
Ia menegaskan bahwa penunggak pajak belum tentu sengaja menghindari kewajiban, melainkan bisa saja sedang mengalami kesulitan finansial. Jika akses terhadap Pertalite ditutup, kelompok masyarakat yang paling membutuhkan justru akan menjadi pihak yang paling terdampak.
Selain itu, ia mempertanyakan besarnya manfaat fiskal yang akan diperoleh daerah. Menurutnya, kontribusi pajak kendaraan terhadap keseluruhan PAD masih terbatas sehingga peningkatan penerimaan daerah belum tentu sebanding dengan dampak sosial dan ekonomi yang muncul.
Dikhawatirkan Ganggu Aktivitas Ekonomi
Di NTT, sepeda motor masih menjadi sarana utama masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonomi, mulai dari pengemudi ojek, pedagang kecil, petani hingga nelayan.
Apabila mereka dipaksa menggunakan BBM nonsubsidi, biaya operasional diperkirakan meningkat sehingga dapat mengurangi pendapatan pelaku usaha mikro yang selama ini juga memperoleh dukungan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun pembiayaan Ultra Mikro (UMi).
Di sisi lain, pengawasan di setiap SPBU juga dinilai membutuhkan biaya operasional yang tidak sedikit, terutama mengingat kondisi geografis NTT yang terdiri atas banyak pulau.
Berpotensi Memicu Pembelian BBM Eceran
Rolland juga mengingatkan bahwa pembatasan di SPBU resmi dapat mendorong masyarakat beralih membeli BBM dari pengecer atau Pertamini dengan harga yang lebih mahal.
Menurutnya, kondisi tersebut justru berpotensi mengurangi efektivitas kebijakan karena penunggak pajak tetap dapat memperoleh BBM melalui jalur lain, sementara masyarakat harus menanggung biaya yang lebih tinggi.
Selain itu, kebijakan tersebut dinilai dapat mengganggu implementasi program BBM Satu Harga, yang selama ini bertujuan menjaga kesetaraan harga energi hingga wilayah terpencil.
Karena itu, ia mendorong pemerintah mengedepankan pendekatan yang lebih memudahkan masyarakat memenuhi kewajiban perpajakan dibandingkan menerapkan pembatasan terhadap akses layanan publik.
