Pengunjung memilih minyak goreng kemasan di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta. Kementerian Perdagangan menerbitkan aturan baru yang mewajibkan produsen memenuhi pasokan minyak goreng kemasan untuk kebutuhan dalam negeri guna menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan. (Foto: Bisnis/Fanny Kusumawardhani)
JAKARTA, Datara Times — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menerbitkan aturan baru terkait tata kelola minyak goreng sawit kemasan guna menjamin ketersediaan pasokan di dalam negeri di tengah fluktuasi harga minyak sawit mentah (CPO) dan implementasi kebijakan biodiesel B50.
Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 20 Tahun 2026 yang merevisi Permendag Nomor 43 Tahun 2025 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng. Regulasi baru itu mulai berlaku sejak 29 Juni 2026.
Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Bambang Wisnubroto, mengatakan perubahan regulasi dilakukan sebagai respons terhadap dinamika harga CPO serta sejumlah kebijakan pemerintah yang berpotensi memengaruhi pasokan minyak goreng nasional.
“Minyak goreng secara keseluruhan memang sangat dipengaruhi oleh perkembangan harga CPO,” ujar Bambang dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah.
Produsen Wajib Pasok Pasar Domestik
Salah satu poin utama dalam aturan baru tersebut adalah penambahan Pasal 4A yang mewajibkan produsen memenuhi kebutuhan minyak goreng kemasan untuk konsumsi rumah tangga di dalam negeri.
Kewajiban tersebut tidak hanya berlaku bagi Minyakita, tetapi juga minyak goreng premium maupun merek lainnya.
Menurut Bambang, kebijakan itu bertujuan memastikan masyarakat tetap memperoleh pasokan minyak goreng meski terjadi gejolak harga di pasar internasional maupun perubahan kebijakan di sektor sawit.
Ada Sanksi bagi Pelanggar
Kemendag juga menetapkan sanksi bagi produsen yang tidak memenuhi kewajiban memasok minyak goreng ke pasar domestik.
Sanksi tersebut mulai dari teguran tertulis hingga penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 30A Permendag Nomor 20 Tahun 2026.
Pemerintah berharap kebijakan ini mampu menjaga stabilitas pasokan minyak goreng kemasan sekaligus mendukung pengendalian inflasi nasional.
Antisipasi Dampak B50 dan Ekspor
Kemendag menjelaskan perubahan regulasi juga mempertimbangkan implementasi mandatori biodiesel B50 serta penerapan aturan baru mengenai tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam strategis.
Kedua kebijakan tersebut dinilai berpotensi memengaruhi ketersediaan bahan baku minyak goreng sehingga diperlukan pengaturan yang mewajibkan produsen tetap memprioritaskan kebutuhan pasar domestik.
Selain itu, pemerintah menilai konsumsi minyak goreng nasional yang mencapai sekitar 263 ribu ton per bulan atau sekitar 3,15 juta ton per tahun harus didukung oleh kepastian pasokan agar harga tetap stabil.
Sumber: Bisnis.com
