WASHINGTON, Datara Times – Mahkamah Agung Amerika Serikat (AS) menolak upaya Presiden Donald Trump untuk membatasi pemberian kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir (birthright citizenship). Putusan tersebut menegaskan bahwa setiap anak yang lahir di wilayah Amerika Serikat tetap berhak memperoleh kewarganegaraan sesuai ketentuan Konstitusi AS.
Dalam putusan yang dibacakan pada Selasa (30/6/2026), Mahkamah Agung memutus perkara dengan komposisi enam hakim mendukung dan tiga hakim menolak.
Ketua Mahkamah Agung John Roberts menyatakan bahwa anak-anak yang lahir di Amerika Serikat, termasuk dari orang tua yang berada di negara itu secara ilegal maupun berstatus visa sementara, tetap merupakan warga negara sejak lahir berdasarkan Amandemen ke-14 Konstitusi AS.
Tegaskan Perlindungan Konstitusi
Roberts menegaskan prinsip kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir telah menjadi bagian dari sistem hukum Amerika Serikat sejak tahun 1868.
“Kewarganegaraan, dulu maupun sekarang, memberikan hak untuk berpartisipasi secara bebas dalam komunitas politik kita,” tulis Roberts dalam pendapat mayoritas.
Ia menambahkan bahwa para penyusun Amandemen ke-14 memperluas jaminan tersebut kepada setiap orang yang lahir di wilayah Amerika Serikat.
Perintah Eksekutif Trump Gugur
Sebelumnya, pada 20 Januari 2025, Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang bertujuan menghentikan pemberian kewarganegaraan otomatis bagi anak yang lahir di Amerika Serikat dari orang tua berstatus imigran ilegal maupun pemegang visa sementara.
Namun, melalui putusan Mahkamah Agung tersebut, kebijakan itu dinyatakan tidak dapat diberlakukan karena bertentangan dengan konstitusi.
Trump Akan Tempuh Jalur Legislasi
Menanggapi putusan tersebut, Trump menyatakan kekecewaannya dan menilai kebijakan kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir tidak lagi sesuai dengan kepentingan Amerika Serikat.
Melalui akun Truth Social, Trump mengatakan akan mendorong perubahan aturan melalui Kongres.
“Mahkamah Agung mempertahankan kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir, yang sangat disayangkan bagi negara kita, tetapi kita dapat mengatasinya melalui undang-undang di Kongres,” tulis Trump.
Putusan ini diperkirakan menjadi salah satu keputusan penting Mahkamah Agung Amerika Serikat terkait isu imigrasi dan kewarganegaraan serta akan memengaruhi arah kebijakan pemerintahan Trump ke depan.